logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Malang

Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dicapai pada tahun 2020

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Malang

Direktori Putusan PN Malang

E-Court Mahkamah Agung RI – Electronics Justice System

Pendaftaran Surat Keterangan Online

Aplikasi Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Malang yang berisi berbagai layanan

Aplikasi Eksekusi PN Malang

PN Malang Mobile

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum PN Malang

Evaluasi Penataan Tata Laksana 2022 dan Rencana Aksi 2023

Evaluasi Penataan Tata Laksana 2022 dan Rencana Aksi 2023

Assalamualaikum wr wb.

Penataan Tata Laksana meliputi 3 komponen pemenuhan yaitu SOP, SPBE, dan Keterbukaan Informasi Publik. Serta 3 komponen reform yaitu :
a. Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
b. SPBE yang Terintegrasi
c. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

Jika dievaluasi sepanjang tahun 2022, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

  1. SOP terkait e-Court dari Badilum masih perlu disesuaikan dengan Perma 7 Tahun 2022, dan perlu dilakukan evaluasi serta pembuatan brosur e-Court terbaru.
  2. SOP Pidana belum disesuaikan dengan penggunaan e-Berpadu, dan perlu dilakukan evaluasi serta pembuatan brosur e-Berpadu.
  3. Penerapan SOP di subbagian Umum Keuangan terkait Persediaan dan Pemeliharaan Gedung Bangunan masih harus diperbaiki sesuai ceklist PIPK.
  4. Implementasi SPBE yang Terintegrasi antara SIPP dan e-Berpadu telah diwujudkan melalui update SIPP 5.1.0. Sehingga perkara yang didaftarkan melalui e-Berpadu dapat terdaftar ke SIPP tanpa diketik berulang kali.
  5. Keterbukaan Informasi Publik perlu dilaksanakan sesuai SK KMA 2-144/2022. PPID/Panmud Hukum perlu menyampaikan laporan kepada Komisi Informasi Publik pada Januari ini. Selain itu sejumlah putusan anonimisasi tercatat tidak diupload ke SIPP, atau cara melakukan anonimisasi putusan masih belum sesuai ketentuan dan beberapa amar putusan masih menyebutkan data pihak atau anak berhadapan dengan hukum yang seharusnya disamarkan. Amar putusan untuk perkara yang pihaknya tidak dipublikasi, memang tersamarkan otomatis pada SIPP Web, namun masih muncul pada Direktori Putusan jika tidak disamarkan manual pada SIPP lokal.
  6. Transformasi Digital pada administrasi penanganan perkara dan pelayanan publik baik perkara Perdata dan Pidana telah memiliki update dasar hukum pada Perma 3, 7, dan 8 tahun 2022. Namun utk penerapan Perma 3 masih terkendala sarana prasarana video conference yang belum tersedia pada ruang mediasi. Serta utk Perma 7 masih terkendala belum adanya fitur upload dokumen jawaban, duplik, kesimpulan oleh Panitera Pengganti jika pihak Tergugat tidak setuju sidang secara elektronik.

Dari evaluasi tersebut, maka dalam Rencana Aksi tahun 2023 dibutuhkan :

  1. Evaluasi SOP e-Court dan e-Berpadu, serta SOP terkait Persediaan dan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
  2. Peningkatan ketelitian/validasi dalam minutasi perkara termasuk dalam anonimisasi amar dan edoc putusan anonimisasi.
  3. Penambahan update informasi terkait e-Court dan e-Berpadu pada WA Gateway, brosur, dan website.

Demikian yang dapat kami sampaikan dari Area II. Terima kasih.
Wassalamualaikum wr wb.

disampaikan pada apel pagi Senin, 16 Januari 2023







Skip to content