logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Malang

Aplikasi Eksekusi PN Malang

Direktori Putusan PN Malang

E-Court Mahkamah Agung RI – Electronics Justice System

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

PN Malang Mobile

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Tingkat Banding

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Malang

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI

Pendaftaran Surat Keterangan Online

Pemberitahuan Terkait COVID-19

Untuk mengantisipasi penyebaran wabah corona ( COVID-19 ), Ketua Pengadilan Negeri Malang melarang masuk di area Pengadilan Negeri Malang, bagi pengguna / penonton sidang, kecuali : para pihak perkara,  advokat, saksi / ahli, dan wartawan serta pengguna PTSP. Ketentuan ini mulai berlaku sejak Senin, 23 Maret 2020 s.d waktu yang […]Lebih Lanjut

e-Court

e-Court adalah bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online. Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Jenis perkara yang […]Lebih Lanjut

Eraterang (Surat Keterangan Elektronik)

Seluruh warga wilayah hukum kota Malang dan kota Batu dapat mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan secara online di website eraterang ( https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/ ) atau ke Meja PTSP Hukum di ruang lobby Pengadilan Negeri Malang. Lebih lanjut: https://pn-malang.go.id/persyaratan-pembuatan-surat-keterangan/Lebih Lanjut

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Para pencari keadilan dapat menelusuri perkara secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung dan telah digunakan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.Lebih Lanjut

Direktori Putusan

Para pencari keadilan dapat menelusuri putusan Pengadilan Negeri Malang secara online pada website Direktori Putusan ( https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-malang ).Lebih Lanjut

SIWAS

SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) digunakan untuk publik dan juga pegawai internal Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang memiliki informasi atas suatu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) dikembangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.9 Tahun 2016 tentang […]Lebih Lanjut

Sosialisasi Aplikasi Ecourt Upaya Hukum Banding Pada Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Akun Pengguna Lainnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang Kelas I A

  Jumat, 23 Oktober 2020. Telah diselenggarakan Sosialisasi Aplikasi Ecourt Upaya Hukum Banding Pada Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Akun Pengguna Lainnya (Non Advokat, baik Badan Hukum, Instansi Pemerintah, Perorangan) di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang Kelas I A. Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Malang berpedoman kepada […]Lebih Lanjut

Public Campaign Stop Gratifikasi Pengadilan Negeri Malang

Senin, 31 Agustus 2020. Pengadilan Negeri Malang menggelar acara Public Campaign Stop Gratifikasi sebagai salah satu bentuk Komitmen Pengadilan Negeri Malang dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).   Kegiatan yang dihadiri oleh Empat Pilar Pimpinan, Para hakim beserta seluruh Aparatur […]Lebih Lanjut

Pembekalan Mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

  Malang, 29 Agustus 2020. Bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Malang, Segenap Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Malang mengikuti acara Training ESQ Pembekalan Mewujudkan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Koordinator serta Sekretaris tiap Area Zona Integritas mengikuti acara secara daring/online dari kantor […]Lebih Lanjut

Selamat datang di website Pengadilan Negeri Malang. Silahkan mengisi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Malang: Isi Survei

Informasi Publik

Informasi publik Pengadilan Negeri Malang menampilkan informasi seputar Lembaga Peradilan yang meliputi lembaga Mahkamah Agung dan jajaran peradilan dibawahnya.

Lebih lanjut

Index Berita

Pada index berita anda dapat membaca berita-berita terkini yang ada di Pengadilan Negeri Malang. Kegiatan-kegiatan yang diadakan di seputar Pengadilan Negeri Malang.

Lebih lanjut

Jadwal Sidang

Sebagai perwujudan dan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik dan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Negeri Malang menyediakan Jadwal Sidang yang dapat diakses secara Online. Jadwal Sidang ini dapat diakses dimanapun.

Lebih lanjut

Penelusuran Perkara

Para pencari keadilan dapat menelusuri perkara secara online pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang merupakan aplikasi resmi Mahkamah Agung dan telah digunakan di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.

Lebih lanjut

E-Court (Perkara Online)

E-Court sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara perdata secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online.
Lebih lanjut

Putusan

Para pencari keadilan dapat menelusuri putusan secara online pada website Direktori Putusan yang merupakan website resmi dari Mahkamah Agung untuk melihat putusan perkara.

Lebih lanjut


 

VIDEO PROFIL PENGADILAN NEGERI MALANG

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography1. Prosedur pelayanan informasi di Pengadilan terdiri dari:
Prosedur Biasa; dan
Prosedur Khusus.
2.Prosedur Biasa digunakan dalam hal:
Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;

Lebih Lanjut

Bagaimana memperoleh Softcopy Petikan Putusan?

TypographySilakan menggunakan Direktori Putusan untuk memperoleh softcopy petikan putusan pada link berikut:

Direktori Putusan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsPada tanggal 9 Januari 2014 Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Lebih Lanjut





Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas



Skip to content