logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Malang

Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dicapai pada tahun 2020

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Malang

Direktori Putusan PN Malang

E-Court Mahkamah Agung RI – Electronics Justice System

Pendaftaran Surat Keterangan Online

Aplikasi Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Malang yang berisi berbagai layanan

Aplikasi Eksekusi PN Malang

PN Malang Mobile

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sistem Informasi dan Pendaftaran Prodeo PN Malang

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum PN Malang

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Malang Menuju WBBM Tahun 2022

Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Malang Menuju WBBM Tahun 2022

Pengadilan Negeri Malang Kelas IA tetap berkomitmen dalam membangun Zona Integritas sehingga dapat mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Di tengah pandemi COVID-19 pada tahun 2021 dan 2022, berbagai inovasi dan langkah antisipasi diterapkan agar pelayanan publik dapat berjalan baik secara daring/online maupun tatap muka secara terbatas, dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 juga diterapkan khususnya pada area kantor Pengadilan Negeri Malang.

Pengadilan Negeri Malang menerapkan penataan tata laksana dengan pemanfaatan sistem elektronik atau aplikasi sehingga memudahkan dalam pengawasan maupun penyusunan laporan demi terwujudnya penguatan akuntabilitas kinerja. Selain itu upaya peningkatan kinerja, khususnya kepatuhan dalam penyelesaian dan administrasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pengadilan Negeri Malang juga berupaya mewujudkan pengadilan inklusif dengan penyediaan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas/difabel, sebagaimana diatur dalam PP 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Selain itu dilakukan pembinaan dan pelatihan kepada petugas PTSP untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pelayanannya.







Skip to content