logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Malang

Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dicapai pada tahun 2020

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Malang

Direktori Putusan PN Malang

E-Court Mahkamah Agung RI – Electronics Justice System

Pendaftaran Surat Keterangan Online

Aplikasi Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Malang yang berisi berbagai layanan

Aplikasi Eksekusi PN Malang

PN Malang Mobile

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sistem Informasi dan Pendaftaran Prodeo PN Malang

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum PN Malang

Penataan Tata Laksana demi Peningkatan Kinerja Birokrasi yang Melayani

Penataan Tata Laksana demi Peningkatan Kinerja Birokrasi yang Melayani

Assalamualaikum wr wb.

KemenPANRB telah merilis PermenPANRB No 90 tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 terkait Pembangunan ZI.
Pada aturan baru tersebut, pada keenam area pengungkit kini dibagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek pemenuhan dan aspek reform.
Aspek pemenuhan yang bersifat administrasi, memiliki acuan nilai yang sama dengan permenPANRB yang berlaku sebelumnya.
Sedangkan aspek reform adalah hal baru yang baru diberlakukan pada tahun ini.

Aspek REFORM/perubahan pada area 2, terdiri dari :

1. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan
bertujuan untuk melihat apakah telah disusun peta proses bisnis, serta adanya penyederhanaan jabatan berdasarkan peta proses bisnis tersebut. Terkait hal ini, PN Malang masih menunggu rilis resmi peta proses bisnis level Mahkamah Agung, Badilum, dan PT, sehingga dapat disusun peta proses bisnis PN Malang yang selaras dan sesuai PermenPANRB 19 Tahun 2018. Saat ini PN Malang dan seluruh satker di bawah Mahkamah Agung juga masih menunggu kebijakan penyederhanaan jabatan pada pejabat struktural eselon IV dan eselon III di lingkup PN.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi
SPBE di PN Malang masih dapat dioptimalkan, dimana sebagian aplikasi atau inovasi, belum terintegrasi atau minimal belum terkoneksi. Namun integrasi data telah ada pada beberapa aplikasi, baik aplikasi internal (misal SIPP dengan PTSP+, Sistem Pengukuran Kinerja, dan Sitembem; Integrasi aplikasi-aplikasi keuangan menjadi satu, yaitu aplikasi SAKTI) maupun pelayanan publik (misal e-Court dengan SIPP; eraterang dengan PTSP+; dan antrian sidang dengan SIPP).

3. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
Transformasi digital harus mampu memberikan nilai manfaat bagi PN Malang, dalam hal proses bisnis, administrasi pemerintahan, atau dalam hal pelayanan publik. Jika sebelumnya suatu kegiatan masih dilakukan secara manual(non digital), maka penerapan penggunaan aplikasi, mesin, atau teknologi digital dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dapat memberikan manfaat.


Jadi :
1. Pengembangan aplikasi bukan sekedar banyak aplikasi, namun yang penting adalah integrasi, sehingga tercipta efisiensi kerja.
2. Transformasi digital harus dievaluasi pemanfaatannya, jika ada teknologi atau aplikasi yang tidak lagi relevan, sebaiknya diperbaiki.


Terima kasih
Wassalamualaikum wr wb.

disampaikan dalam Apel Pagi, Senin, 7 Maret 2022







Skip to content