logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Malang

Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dicapai pada tahun 2020

Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Malang

Direktori Putusan PN Malang

E-Court Mahkamah Agung RI – Electronics Justice System

Pendaftaran Surat Keterangan Online

Aplikasi Pelayanan Publik Pengadilan Negeri Malang yang berisi berbagai layanan

Aplikasi Eksekusi PN Malang

PN Malang Mobile

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Sistem Informasi dan Pendaftaran Prodeo PN Malang

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum PN Malang

Zona Integritas

Zona Integritas

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map.

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2019

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019 dimulai dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas melalui SK Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor W14-U2/821/KP.00.1/2/2019 tanggal 14 Februari 2019 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Pengadilan Negeri Malang Kelas IA.

Kemudian dilakukan internalisasi Zona Integritas dan penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama oleh seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 19 Februari 2019.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pengadilan Negeri Malang telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas pada 26 Februari 2019 dengan mengundang anggota Forkopimda Kota Malang dan Kota Batu, stakeholder terkait, serta media massa sebagai public campaign komitmen pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Tahun 2020

Meskipun belum berhasil meraih predikat WBK pada tahun 2019, pembangunan Zona Integritas harus terus dilanjutkan. Pada tahun 2020, penandatanganan Pakta Integritas dan Komimen Bersama kembali dilakukan untuk menguatkan semangat dan komitmen untuk membangun Zona Integritas di PN Malang.

Tantangan pembangunan Zona Integritas pada tahun ini juga semakin kompleks seiring munculnya pandemi COVID-19. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, proses pembangunan, public campaign, dan evaluasi tetap berjalan.

Untuk menguatkan area steril dan bebas dari korupsi, juga telah dilakukan : penataan ulang ruang PTSP dan ruang sidang Cakra, maupun pembuatan koridor khusus dari ruang hakim ke ruang sidang Garuda dan Kartika. Dengan penataan ulang ruang sidang dan koridor khusus, maka Hakim tidak lagi bertemu dengan para pihak atau pengunjung di luar ruang sidang saat akan menuju ruang Hakim. Dengan penataan ulang ruang PTSP, jalur lalu-lintas pengunjung pengadilan lebih teratur dan pengunjung PTSP juga merasa lebih nyaman.

Pada bulan November 2020, kembali dilakukan Desk Evaluasi dari Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB, namun kali ini dilaksanakan secara teleconference.

Pada tanggal 21 Desember 2020, Pengadilan Negeri Malang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Tahun 2021-2022

Setelah berhasil meraih predikat WBK pada tahun 2020, pembangunan Zona Integritas harus terus dilanjutkan khususnya dalam upaya mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

 






Skip to content